 |
| GEDUNG BANGSaT |
Kementerian Pekerjaan Umum mengambil langkah rasional. Setelah selesai mengkaji pembangunan gedung baru DPR, mereka memutuskan ketinggian gedung berbentuk huruf U terbalik itu dipangkas dari semula 36 lantai menjadi 26 lantai.
Tak hanya itu. Fasilitas kolam renang dan ruang fitness juga dicoret. Alhasil, biaya pun mengerut sekitar Rp300 miliar, dari semula Rp1,1 triliun menjadi Rp777 miliar.
Pemangkasan biaya itu cukup melegakan. Itu berarti pemerintah mendengarkan kritik masyarakat. Namun, masih ada pertanyaan yang harus dijawab: apa urgensi pembangunan gedung baru wakil rakyat itu?
Gedung baru itu diusulkan untuk dibangun sebagai pengganti Gedung Nusantara I yang kini menjadi kantor para wakil rakyat. Mengapa perlu dibangun gedung baru?
Alkisah, berhembuslah kabar bahwa Gedung Nusantara I berlantai 24 itu telah miring 8 derajat dan terancam roboh. Para wakil rakyat yang berkantor di gedung itu ketakutan mati. Ketakutan mati itulah yang menjadi landasan kuat untuk mengucurkan uang Rp1,8 triliun bagi pembangunan gedung baru.
Padahal, gedung berusia 20 tahun yang disebut miring itu masih tegak kukuh berdiri hingga saat ini. Menurut pengukuran dari ITB, gedung itu bahkan masih berdiri lurus.
Setelah menuai protes luas dari masyarakat, DPR tanpa malu-malu dua kali sudah menurunkan biaya pembangunan gedung baru DPR itu, dari semula Rp1,8 triliun menjadi Rp1,6 triliun lalu turun lagi hingga Rp1,138 triliun.
Alasan pembangunan gedung pun bergeser, dari semula ketakutan mati akibat gedung miring, berubah menjadi karena ruang kerja telah penuh sesak.
Berubah-ubahnya alasan itu menunjukkan sesungguhnya DPR tidak memerlukan gedung baru. Yang diperlukan adalah kemampuan mengelola dan memanfaatkan ruang yang ada.
Kalau dewan sudah memanfaatkan ruang yang ada secara maksimal, bukan mustahil DPR tidak membutuhkan gedung baru. Artinya, setelah dipangkas 10 lantai, rencana gedung baru itu harus dibabat habis 26 lantai lagi, bahkan sampai 2 meter di bawah tanah, alias kuburlah hidup-hidup gagasan membangun gedung baru itu.
DPR harus menghentikan pembangunan gedung baru itu karena memang tidak diperlukan. Lagi pula, DPR dikenang bukan karena berkantor di gedung supermewah. Mereka diingat rakyat bukan karena fasih melafalkan alamat e-mail yang ternyata bohong. DPR dihargai karena tekun, gigih, dan berdedikasi mengerjakan tugas sebagai wakil rakyat yang terhormat.
Tak hanya itu. Fasilitas kolam renang dan ruang fitness juga dicoret. Alhasil, biaya pun mengerut sekitar Rp300 miliar, dari semula Rp1,1 triliun menjadi Rp777 miliar.
Pemangkasan biaya itu cukup melegakan. Itu berarti pemerintah mendengarkan kritik masyarakat. Namun, masih ada pertanyaan yang harus dijawab: apa urgensi pembangunan gedung baru wakil rakyat itu?
Gedung baru itu diusulkan untuk dibangun sebagai pengganti Gedung Nusantara I yang kini menjadi kantor para wakil rakyat. Mengapa perlu dibangun gedung baru?
Alkisah, berhembuslah kabar bahwa Gedung Nusantara I berlantai 24 itu telah miring 8 derajat dan terancam roboh. Para wakil rakyat yang berkantor di gedung itu ketakutan mati. Ketakutan mati itulah yang menjadi landasan kuat untuk mengucurkan uang Rp1,8 triliun bagi pembangunan gedung baru.
Padahal, gedung berusia 20 tahun yang disebut miring itu masih tegak kukuh berdiri hingga saat ini. Menurut pengukuran dari ITB, gedung itu bahkan masih berdiri lurus.
Setelah menuai protes luas dari masyarakat, DPR tanpa malu-malu dua kali sudah menurunkan biaya pembangunan gedung baru DPR itu, dari semula Rp1,8 triliun menjadi Rp1,6 triliun lalu turun lagi hingga Rp1,138 triliun.
Alasan pembangunan gedung pun bergeser, dari semula ketakutan mati akibat gedung miring, berubah menjadi karena ruang kerja telah penuh sesak.
Berubah-ubahnya alasan itu menunjukkan sesungguhnya DPR tidak memerlukan gedung baru. Yang diperlukan adalah kemampuan mengelola dan memanfaatkan ruang yang ada.
Kalau dewan sudah memanfaatkan ruang yang ada secara maksimal, bukan mustahil DPR tidak membutuhkan gedung baru. Artinya, setelah dipangkas 10 lantai, rencana gedung baru itu harus dibabat habis 26 lantai lagi, bahkan sampai 2 meter di bawah tanah, alias kuburlah hidup-hidup gagasan membangun gedung baru itu.
DPR harus menghentikan pembangunan gedung baru itu karena memang tidak diperlukan. Lagi pula, DPR dikenang bukan karena berkantor di gedung supermewah. Mereka diingat rakyat bukan karena fasih melafalkan alamat e-mail yang ternyata bohong. DPR dihargai karena tekun, gigih, dan berdedikasi mengerjakan tugas sebagai wakil rakyat yang terhormat.
MOTIVATOR TODAY :
