 |
| CUTI BERSAMA |
Produktifitas kerja yang rendah di negeri ini sudah lama dikeluhkan. Kondisinya bisa bertambah parah akibat kebijakan pemerintah yang gemar menetapkan cuti bersama.
Kritik telah sering dilontarkan agar pemerintah mengurangi cuti bersama. Namun, pemerintah tidak mendengar. Melalui surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, yakni menteri agama, menteri tenaga kerja dan transmigrasi, serta menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, pemerintah menetapkan hari ini, Senin, 16 Mei, sebagai hari libur untuk cuti bersama.
Dengan demikian cuti bersama 2011 yang telah ditetapkan pemerintah tahun lalu sebanyak empat hari bertambah lagi satu hari, menjadi lima.
Alasan di balik keputusan penambahan cuti bersama itu pun tetap saja tidak masuk akal, yaitu antara lain dalam rangka efisiensi dan efektivitas kerja.
Senin ini adalah hari 'terjepit' di antara libur akhir pekan Sabtu-Minggu dan libur Hari Raya Waisak, Selasa. Pegawai negeri biasanya membolos kerja di hari terjepit seperti itu.
Jadi, meliburkan hari kerja di hari terjepit pada dasarnya adalah upaya melegalkan kemalasan pegawai negeri. Daripada banyak yang membolos kerja, sekalian dibikin saja resmi cuti bersama. Namun, dengan keputusan pemerintah itu bukan hanya pegawai negeri yang cuti bersama. Pegawai swasta pun sebagian ikut diliburkan.
Padahal, tanpa cuti bersama pun produktivitas kerja di negeri ini sudah sangat rendah. Studi Badan Pusat Statistik dan Lembaga Demografi Universitas Indonesia 2009 menyebutkan tingkat produktivitas pekerja Indonesia kalah jauh jika dibandingkan dengan pekerja di China. Di pabrik garmen, misalnya, seorang pekerja China mampu menghasilkan 90 celana per hari, sedangkan pekerja Indonesia hanya bisa menghasilkan 30-40 celana.
Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) pada 2009 menempatkan Indonesia di urutan ke-83 dari 124 negara dalam produktivitas tenaga kerja. Salah satu akibatnya ialah rendahnya daya saing. Indonesia hanya menduduki peringkat 35 dari 75 negara yang disurvei International Management Development.
Survei lain mengenai produktivitas bahkan menempatkan Indonesia di urutan ke-59 dari 61 negara atau ketiga terendah dari bawah.
Dengan level produktivitas yang memprihatinkan itu, penambahan cuti bersama jelas keliru besar. Bukannya memompa etos kerja demi meningkatkan produktivitas, dengan kebijakan cuti bersama itu pemerintah sebenarnya justru memberi insentif terhadap kemalasan yang akan membuat produktivitas bangsa ini kian terpuruk.
Yang lebih buruk lagi keputusan cuti bersama itu diambil secara mendadak sehingga alih-alih dapat dimanfaatkan secara positif oleh sektor pariwisata, kebijakan itu justru mengganggu pelayanan publik.
Cuti yang baik adalah sarana rekreasi dan kontemplasi setelah puncak produktivitas terlampaui. Sesudahnya akan diraih vitalitas, spirit, dan inspirasi yang baru untuk kembali berkarya. Jadi, cuti bukan insentif bagi kemalasan.
Kritik telah sering dilontarkan agar pemerintah mengurangi cuti bersama. Namun, pemerintah tidak mendengar. Melalui surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, yakni menteri agama, menteri tenaga kerja dan transmigrasi, serta menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, pemerintah menetapkan hari ini, Senin, 16 Mei, sebagai hari libur untuk cuti bersama.
Dengan demikian cuti bersama 2011 yang telah ditetapkan pemerintah tahun lalu sebanyak empat hari bertambah lagi satu hari, menjadi lima.
Alasan di balik keputusan penambahan cuti bersama itu pun tetap saja tidak masuk akal, yaitu antara lain dalam rangka efisiensi dan efektivitas kerja.
Senin ini adalah hari 'terjepit' di antara libur akhir pekan Sabtu-Minggu dan libur Hari Raya Waisak, Selasa. Pegawai negeri biasanya membolos kerja di hari terjepit seperti itu.
Jadi, meliburkan hari kerja di hari terjepit pada dasarnya adalah upaya melegalkan kemalasan pegawai negeri. Daripada banyak yang membolos kerja, sekalian dibikin saja resmi cuti bersama. Namun, dengan keputusan pemerintah itu bukan hanya pegawai negeri yang cuti bersama. Pegawai swasta pun sebagian ikut diliburkan.
Padahal, tanpa cuti bersama pun produktivitas kerja di negeri ini sudah sangat rendah. Studi Badan Pusat Statistik dan Lembaga Demografi Universitas Indonesia 2009 menyebutkan tingkat produktivitas pekerja Indonesia kalah jauh jika dibandingkan dengan pekerja di China. Di pabrik garmen, misalnya, seorang pekerja China mampu menghasilkan 90 celana per hari, sedangkan pekerja Indonesia hanya bisa menghasilkan 30-40 celana.
Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) pada 2009 menempatkan Indonesia di urutan ke-83 dari 124 negara dalam produktivitas tenaga kerja. Salah satu akibatnya ialah rendahnya daya saing. Indonesia hanya menduduki peringkat 35 dari 75 negara yang disurvei International Management Development.
Survei lain mengenai produktivitas bahkan menempatkan Indonesia di urutan ke-59 dari 61 negara atau ketiga terendah dari bawah.
Dengan level produktivitas yang memprihatinkan itu, penambahan cuti bersama jelas keliru besar. Bukannya memompa etos kerja demi meningkatkan produktivitas, dengan kebijakan cuti bersama itu pemerintah sebenarnya justru memberi insentif terhadap kemalasan yang akan membuat produktivitas bangsa ini kian terpuruk.
Yang lebih buruk lagi keputusan cuti bersama itu diambil secara mendadak sehingga alih-alih dapat dimanfaatkan secara positif oleh sektor pariwisata, kebijakan itu justru mengganggu pelayanan publik.
Cuti yang baik adalah sarana rekreasi dan kontemplasi setelah puncak produktivitas terlampaui. Sesudahnya akan diraih vitalitas, spirit, dan inspirasi yang baru untuk kembali berkarya. Jadi, cuti bukan insentif bagi kemalasan.
News in English:
Low labor productivity in this country have long complained. His condition could worsen due to government policies that likes to set off together.
Critics have often asked for the government to reduce time off together. However, the government does not listen. Through a joint decree (SKB), three ministers, the ministers of religion, minister of manpower and transmigration, as well as ministers of state utilization of state apparatus and bureaucracy reform, the government set today, Monday, May 16, as a holiday to leave together.
Thus leave with 2011, the government established last year as many as four days to grow again one day, become five.
The reason behind the decision with additional time off was also still just does not make sense, namely, among others, in the framework of efficiency and effectiveness.
Monday is the day 'sandwiched' between the holiday weekend Saturday-Sunday and holiday Vesak Day, Tuesday. Civil servants are usually absent on the day wedged work like that.
So, dismiss the working day in day wedged in essence is an effort to legalize the laziness of civil servants. Instead of ditching a lot of work, all made it official on leave together. However, with the government's decision was not only civil servants who leave together. Private employees was partially closed participate.
In fact, without any leave of absence with labor productivity in this country is very low. Study of the Central Bureau of Statistics and Demography Institute of the University of Indonesia 2009 Indonesia says the level of labor productivity is much less when compared with workers in China. In garment factories, for example, a worker in China capable of producing 90 shorts per day, while the Indonesian workers can only produce 30-40 pants.
International Labour Organization (ILO) in 2009 ranks Indonesia at the 83rd of 124 countries in labor productivity. One result is the low competitiveness. Indonesia was ranked only 35 of the 75 countries surveyed by the International Management Development.
Another survey about the productivity of even ranks Indonesia at the 59 th of 61 countries or third lowest of the bottom.
With the alarming level of productivity, the addition of a large vacation together clearly erroneous. Instead of pumping the work ethic in order to enhance productivity, with a shared leave policy, the government actually gives incentives to the laziness that would make the nation's productivity is growing worse.
Worse still leave the decision was taken with a sudden, so rather than be used positively by the tourism sector, the policy was actually disrupt public services.
A good vacation is a means of recreation and contemplation after the peak exceeded productivity. Afterward will be achieved vitality, spirit, and new inspiration to re-work. So, leave no incentive for laziness.
MOTIVATOR TODAY :
